KULONPROGO-DINKOPUKM. Pemeriksaan Koperasi merupakan salah satu untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, berdaya saing sesuai jatidiri Koperasi, perlu meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada gerakan Koperasi, yang sekaligus mensosialisasikan Peraturan Menteri UKM RI Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, pada Selada dan Rabu (15 dan 16/3/2022) Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Bimbingan Teknis Perkoperasian, yang fokusnya pada teknik pengawasan/pemeriksaan Koperasi.

Hadir pada Bimtek tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM (Iffah Mufidati, SH., MM), Kapala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan (Ir. Ambar Utami Renaningsih, M.MA), Sub Koordinator Substansi Lembaga / Pengawas Koperasi Ahli Muda (Devi Yunara, SP), Sub Koordinator Substansi Pengawas Koperasi / Pengawas Koperasi Ahli Muda (Sutrisno Purwoto, S.IP), Staf Seksi Lembaga (Delania Citra Dewi, SE), dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan – PPKL (Suwastri Asih, SE, Nurhadi Rahmanto, SE dan Isnaini Khoirun Nisa, SE), beserta segenap peserta, Pengurus Koperasi.

Pada kesempatan tersebut Iffah Mufidati, SH., MM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta mengucapkan terimakasih atas kehadiran dan kesediaan dari seluruh peserta dalam pelaksanaan Bimtek. Selain daripada itu disampaikan juga bahwa dalam Bimtek seluruh peserta diharapkan bisa memberikan masukan, saran dan kritik terhadap Dinas Koperasi UKM sehingga kedepan bisa melaksanakan program kegiatan yang mampu memberikan pelayanan terhadap gerakan Koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya.

“Dalam pemeriksaan Koperasi menggunakan parameter yang terukur, yakni menggunakan PerMenKop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, yang merupakan aturan yang baru menggantikan PerMenKop UKM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi”, jelas Iffah Mufidati, SH., MM. Selanjutnya juga disampaikan bahwa melalui Bimtek tersebut Koperasi bisa menilai dirinya sendiri, sehingga bisa lebih memahami bagaimana untuk mensikapi, apabila ada Koperasi yang predikatnya umpama Cukup Sehat, untuk meningkatkan predikatnya menjadi Sehat. Komponen apa saja yang harus diperhatikan dan ditingkatkan. “Aspek apa saja yang menyebabkan Koperasi belum mencapai predikat Sehat, hal ini bisa dilihat dan diketahui oleh Koperasi ketika melakukan input data, sehingga selanjutnya bisa disikapi dan ditindaklanjuti untuk bisa mencapai predikat Sehat”, tandas Iffah Mufidati, SH., MM.

Perlu untuk diketahui bahwa dalam pelaksanaan Bimtek tersebut disampaikan materi yaitu: Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Koperasi, Pemahaman PerMenKop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, dan Pengisian Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi.

Dalam pengisian atau input data Koperasi tidak sedikit dinamika yang terjadi, karena memang harus dipahami bahwa kondisi satu Koperasi dengan Koperasi lainnya tidak sama, sehingga dalam input datapun akan ada perbedaan. Namun dengan aplikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi UKM RI yang merupakan lampiran dari PerMenKop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, bisa lebih praktis dan cepat bisa diketahui predikat kesehatan sebuah Koperasi.

Semoga dengan dilaksanakannya Bimtek secara berkala oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo kedepan mampu meningkatkan predikat kesehatan Koperasi sehingga Koperasi itu sendiri mampu memberikan kepanfataan yang lebih besar bagi seluruh anggotanya, dan masyarakat pada umumnya.